SIDIKALANG | ARUSMALAKA.COM
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar apel siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Bergerak dari Alun-Alun Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/5/2022) yang turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, diikuti Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dari seluruh Indonesia secara daring.
Turut juga mengikuti kegiatan apel ini secara daring, Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing, didampingi perwakilan Forkopimda, mewakili Kapolres dan Dandim, Kepala Dinas P3AP2KB, dr,Nitawaty Sitohang, Perwakilan TP. PKK Kabupaten, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Dairi, dinas terkait dan para undangan lainnya.
Dalam paparannya, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan akan mengerahkan 600 ribu personel yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.
Hasto menyebut angka itu berangkat dari jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia berdasarkan pendataan keluarga 2021 (PK 21), berjumlah 21,9 juta keluarga.
“600 ribu personel itu bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilance kepada sasaran keluarga berisiko stunting,” kata Hasto.
Lebih jauh Hasto menjelaskan jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin.
“Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen. Hasto menyebut, angka ini masih lebih tinggi dari standar WHO sebesar 20 persen dan jauh dari target tahun 2024, yakni sebesar 14 persen. Mari kita bekerja secara optimal,” kata Hasto Wardoyo mengajak.
Ke-600 ribu personel TPK ini direkrut oleh Kepala Desa/Lurah dari seluruh Indonesia. Pemilihan unsur-unsur TPK sejalan dengan kemampuan mereka untuk mendampingi keluarga dan faktor kedekatan mereka dengan para keluarga. Bidan, memiliki kemampuan memberikan pelayanan, dan sekaligus sebagai koordinator lapangan.
Sementara, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyebutkan strategi dalam penurunan stunting pada target 24 persen di 2024, dengan mengerahkan 600 ribu pendamping, yang terdiri dari bidan penggerak PKK, dan kader KB, merupakan strategi jitu, namun kontrol peran tersebut perlu juga dilakukan.
“Jadi kontrol jadi peran yang penting dalam mencapai target”, kata Moeldoko mengakhiri.
(AM-01)
