PAKPAK BHARAT | ARUSMALAKA.COM
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Kick Off Meting Pemeriksaan Terperinci LPKAD tahun Anggaran 2022, di Auditorium BPK Perwakilan Sumatera Utara, jalan Imam Bonjol Medan (16/3/2023). Bersama seluruh kepala Daerah se Sumatera Utara, Franc Bernhard Tumanggor juga mengikuti pengarahan dari Anggota V BPK RI, Ir. H. Ahmadi Nor Supit MM.
Kick Off Meeting adalah tahapan pemeriksaan terdiri atas perencanaan strategis, perencanaan individual, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. adapun jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya berharap setelah pemeriksaan dari BPK tidak berlanjut ke KPK.
Maka perbaiki mana yang kurang, karena ini dalam masa pemeriksaan yang masih ada waktu 60 hari bila mana ada yang tidak cocok dalam pemeriksaan, pesan Gubernur.
Sementara Anggota V BPK-RI selaku pimpinan pemeriksaan keuangan Negara, Ir. H. Ahmadi Nor Supit MM menyebutkan, tata kelola keuangan harus lebih baik sesuai amanat masyarakat.
Saya tidak ingin ada temuan dari hasil pemeriksaan oleh tim saya yang menimbulkan kontraduktif, tegasnya.
Banyak Pimpinan Daerah yang memiliki niat baik membangun Daerahnya namun malah menjadi temuan, karena menabrak peraturan tata kelola keuangan, tambah dia kemudian.
Ada aturan aturan dan juknis yang harus betul – betul dipahami, itu harus diperhatikan seluruh kepala daerah Bupati maupun Walikota, tegasnya.
Usai bimbingan dan arahan, pada acara tersebut dilakukan penyerahan surat tugas pemeriksaan terperinci LKPD tahun 2022 kepada seluruh kepala daerah. Selain itu dijelaskan pula schedule tentative dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Sementara itu Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor mengungkapkan harapannya bagi upaya perbaikan tata kelola sistem Pemerintahan dan Keuangan Daerah Pakpak Bharat.
Perbaikan-perbaikan terus kita lakukan, kita menyadari sepenuhnya bahwa sistem tatakelola Pemerintahan yang kita bangun tentunya masih memerlukan banyak perbaikan, evaluasi demi terwujudnya sistem tatakelola Pemerintahan yang transparan, bersih dan akuntabel, ungkap dia.
(AM-01)
