MEDAN | ARUSMALAKA.COM
Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Sumatera Utara menggelar dialog Interaktif dengan tema Politik dan Pelayanan Publik di Jangqo Kafe Jalan Kiwi Medan, Jumat (19/05/2023). Dialog ini yang dirangkai dengan halal bihalal ini.
Calon anggota DPD RI dari Sumatera Utara Muhammad Firman Shah yang tampil sebagai narasumber pada dialog itu lebih memokuskan tentang substansi dari sistem pelayanan publik itu sendiri.
“Pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dari petugas atau instansi berwenang dalam memberikan pelayanan publik itu sendiri. Tentunya banyak aspek yang perlu dicermati di sini. Tentunya antara lain sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusianya. Dan terpenting jaminan penghasilan yang diperoleh dari pelayan publik itu sendiri,” kata Firman Shah.
Menurut Firman Shah, keikutsertaannya pada pesta demokrasi 2024 sangat berkaitan erat untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Untuk sasaran yang lebih luas, kata dia, bagaimana nanti dirinya berupaya melibatkan masyarakat, tidak lagi sebagai objek, tapi menjadi pelaku agar mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan aktivitas ekonominya.
“Selama ini saya selalu menjadi penonton. Itu pun penonton yang duduk di bangku belakang. Selama ini saya berteriak dari luar dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Lewat pencalonan saya menjadi senator, semoga langkah saya ini dimudahkan, saya akan berteriak dari dalam (masuk dalam sistem) sebagai corong masyarakat Sumut,” katanya.
Firman Shah mengatakan banyak program yang akan dilakukannya jika mendapat amanah sebagai senator yang mewakili kaum milenial. Salah satu program prioritasnya adalah mengadvokasi keberlangsungan masyarakat nelayan dan kaum marginal lainnya.
“Setelah saya telusuri, sebenarnya banyak program di Kementerian Kelautan yang bisa dilaksanakan untuk kaum nelayan. Ketika saya sudah masuk dalam sistem, sepertinya kemudahan-kemudahan itu bisa kita raih. Itu Salah satu contoh,” katanya.
Selain Firman Shah, nara sumber lain pada dialog itu adalah caleg Partai NasDem untuk DPRD Sumut Ade Sandrawati Purba dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar.
Ade Sandrawati Purba dalam paparannya lebih banyak memokuskan bagaimana sistem pelayanan publik yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan.
Abyadi Siregar mengapresiasi dialog publik yang digagas oleh Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Sumut. “Kegiatan ini luar biasa, apalagi jurnalis yang merupakan orang-orang cerdas dengan kegiatan seperti ini. Malah ini bisa lebih besar dan membahas topik-topik pelayanan publik,” ungkap Abyadi menanggapi.
Abyadi berharap PW IWO Sumut terus melakukan kegiatan ini dengan melibatkan narasumber yang berkompetensi dibidangnya. “Ini harus dibeck up dan terus dilakukan. Mantap,” kata Abyadi.
Menurut Abyadi, pelayanan publik itu adalah wajah kongkrit negara ditengah-tengah masyarakat. “Jika pelayanan publik ini baik maka negara ini telah memberikan wajah yang tampan dan cantik kepada masyarakat. Sebaliknya pelayanan publik yang buruk, maka negara memberikan wajah yang buruk dan jelek kepada masyarakat. Pelayanan publik itu diselenggarakan oleh pimpinan daerah/kepala daerah baik itu kepala desa, bupati/walikota, gubernur dan lain sebagainya, merupakan sebagai pembinanya. Maka sangat tergantung kepada mereka, apakah mereka memberikan wajah yang tampan atau buruk kepada masyarakat terhadap pelayanan publiknya,” jelas Abyadi.
Dari hasil penilaian tahun 2022, lanjut Abyadi, ada 16 pemerintah daerah yang mendapat predikat zona hijau, 13 pemerintah daerah predikat zona kuning dan 5 pemerintah daerah masih predikat zona merah.
“Kita berharap pada tahun 2023 ini, yang pemerintah mendapatkan predikat zona kuning dan merah bisa mendapatkan predikat zona hijau. Dan zona hijau tetap bisa mempertahankan dirinya tetap zona hijau dan jangan turun,” imbuhnya.
(Sugito)
