PAKPAK BHARAT | ARUSMALAKA.COM
Franc Bernhard Tumanggor selaku Bupati Pakpak Bharat menerima Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dari Gubernur Sumatera Utara, H Edy Rahmayadi (02/12/2022). Franc Bernhard Tumanggor menerima dokumen penting ini Bersama seluruh Bupati/Walikoa se Sumatera Utara di Aula Tengku Rizaal Nurdin, Medan.
Hari ini kita telah terima Dokumen DIPA dari Bapak Gubernur untuk kita pergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Anggaran tahun 2023 nanti, Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan, ucap Bupati usai menerima Dokumen ini di Medan.
Bupati mengatakan, bagi pihaknya di Pemerintahan Pakpak Bharat sangat perlu untuk mempercepat implementasi dan kualitas Anggaran 2023, mengingat ancaman resesi global yang konon cukup parah seperti perkiraan banyak ekonom dunia akan terjadi di 2023 mendatang.
sangat perlu kita perhatikan di 2023 untuk akselerasi implementasi dan kualitas anggaran, laksanakan segera di awal tahun, agar masyarakat langsung bisa merasakan dampaknya pesan Bupati kemudian.
Franc Bernhard Tumanggor juga meminta jajarannya di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, yang harus sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Pemerintah saat ini.
Saya minta pada seluruh pemangku kepentingan yang ada, para OPD-OPD, agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, khususnya agar mengoptimalkan penggunaan produk-produk local dan produk UMKM kita, demi tercapainya misi pembangunan yang adil dan merata, pesan dia kemudian.
Sementara itu Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menekankan, sesuai instruksi Presiden RI, terdapat enam fokus kegiatan tahun 2023 yang harus menjadi perhatian Bupati/Walikota dalam penggunaan TKD 2023 diantaranya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur, infrastruktur untuk sentra ekonomi baru, revitalisasi industri dan reformasi birokrasi.
Pengembangan SDM itu yang pertama, kita jabarkan ada enam sektor untuk pengembangannya yaitu sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian, pariwisata dan sektor produktif lainnya. Jadi tolong bupati/walikota tolong perhatikan ini termasuk fokus reformasi, infrastruktur dan lainnya, Saya minta kepada bupati/walikota serta kementerian dan lembaga untuk mempercepat realisasi anggarannya biar ekonomi kita cepat tumbuh, jangan ditumpuk di bank. Saya minta tanggal 2 Januari (2023) sudah running, belum lagi pengesahan APBD di DPRD bapak masing-masing, kita harus cepat apalagi tahun depan diprediksikan akan sulit, pesan Gubernur saat menyerahkan Dokumen dimaksud.
Seperti fungsinya, DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran, memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Selain itu, DIPA berfungsi sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.
(AM-01)
