MEDAN | ARUSMALAKA.COM

Sepekan meninggalnya Golfrid Siregar di RSUP H. Adam Malik Medan, hingga kini belum diketahui penyebab tewasnya aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut itu. Hasil temuan sementara pihak Kepolisian adalah akibat kecelakaan tunggal, sementara banyak pihak menduga bahwa ada unsur pembunuhan mengingat kecilnya kerusakan sepeda motor korban dan Kepolisian yang belum menghadirkan saksi yang melihat langsung kejadian kecelakaan tunggal tersebut.

“Apalagi sampai saat ini belum ada CCTV yang menunjukan tabrakan tunggal tersebut di underpass Titi Kuning, Medan Johor,” komentar Hawari Hasibuan, Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaharuan Agraria Sumatera Utara (KPA Sumut), melalui rilis persnya (14/10/2019), di Medan.

Menurut Hawari bahwa, dugaan awal Kepolisian tersebut mengindikasikan penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sepertinya kurang serius mengungkap kasus ini. Kasarnya, Polisi tidak mau capek. Menurut kami, Kepolisian mestinya bekerja maksimal dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Dengan bukti yang masih minim, terkesan Kepolisian memaksakan bahwa peristiwa yang dialami Golfrid Siregar adalah akibat kecelakaan tunggal.

Jika kita perhatikan dan amati lebih jeli, lanjut Hawari, CCTV RS Mitra Sejati yang banyak beredar di media sosial. Banyak pertanyaan yang muncul. Misalnya, jika dibandingkan dengan 3 tersangka yang ditetapkan Kepolisian. Salah satunya adalah si pembawa becak yang berpakaian, menurut Saya, “necis”, tidak seperti umumnya tukang becak, juga tidak menggunakan jaket, padahal kejadian dini hari. Jika diamati gambar hasil CCTV, pebecak yang mengantarkan tersebut juga sepertinya masih berusia relatif muda, sedangkan yang menjadi saksi pada saat olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan akhirnya ditahan kepolisian, tampak sudah lebih tua.

“Apalagi dalam waktu yang relatif bersamaan Kepolisian memanggil Onrizal atas laporan dari direktur A+ DPR, atas nama M. D. Irawaty yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan pasal pencemaran nama baik, pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE),” duganya.

“Sebenarnya jauh dari asumsi jika kasus ini tidak saling berarsiran, tapi ketika pemanggilan tersebut bersamaan jadi sepertinya ada keterkaitan antara meninggalnya aktivis Walhi Sumut dengan aktivitas kerja advokasinya selama ini. Harapannya desas-desus ini bisa dijawab dengan proses yang transparan dan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam UU nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian,” tambahnya.

Sebagaimana dilansir media, Onrizal adalah ahli lingkungan hidup dari Universitas Sumatera Utara (USU) yang tandatangannya dipalsukan dalam dokumen adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PLTA Batang Toru, sehingga dokumen ini menjadi dasar terbitnya izin pembangunan proyek PLTA. Smentara, Onrizal mengatakan, dirinya tidak terlibat dalam melakukan kajian Amdal tersebut. Atas peristiwa tersebut, Onrizal membuat pengaduan ke Polda Sumut.

Agar tidak terjadi kesalah-fahaman publik dalam proses mencari fakta, dimana aktivitas korban sangat banyak bersentuhan dengan advokasi lingkungan yang memang banyak konflik kepentingan, juga untuk memastikan proses penyidikan dan penyelidikan lebih independen dan transparan, maka Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumut mendesak agar Kapolri membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dengan melibatkan berbagai macam unsur termasuk masyarakat sipil, baik nasional maupun lokal. “Kita mau kasus ini dituntaskan, kita tidak mau kota Medan menjadi kota yang dicap sebagai daerah yang tidak aman bagi pekerja sosial, pekerja lingkungan, pekerja media (pers) dan penggiat HAM.

Hawari, berharap agar kelompok masyarakat dan anggota KPA Sumut mengawal kasus ini. “Karena Walhi Sumut merupakan rekanan atau lembaga lingkungan yang harus dijaga secara bersama dan kasus Golfrid Siregar ini bukan hanya milik keluarganya, tapi juga miliki publik, dan semua publik patut mengawalnya agar keadilan dan penegakan hukum yang adil bisa ditegakkan,” pungkasnya. (A-01).