Medan, arusmalakanews

Setelah beberapa tahun mentok akibat kebijakan moratorium dari pemerintah pusat, wacana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng) kembali hangat diperbincangkan. Sebelumnya pengamat anggaran dari FITRA Sumatera Utara (Sumut), Elfenda Ananda menyatakan bahwa berdasarkan peta fiskal di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Provinsi Sumteng belum layak untuk diwujudkan. Kali ini Aktivis Sosial Sumut Taufik Harahap angkat bicara.

Berdasarkan siaran persnya yang diterima arusmalakanews, Minggu (14/7/2019), bahwa keinginan terbentuknya daerah otonom baru (DOB) wilayah Tabagsel yang meliputi Kab. Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidimpuan menjadi Provinsi Sumteng hanya kemauan segelintir elit yang ingin menjadi ‘raja-raja’ baru di daerah.

“Provinsi Sumteng hanya akal-akalan beberapa elit saja, bukan mencerminkan keinginan rakyat banyak”, katanya.

Mantan Sekjen Badko HMI Sumut periode 1997-1999 itu menduga bahwa para elit itu hanya menginginkan kekuasaan. “Setelah kalah berkompetisi di beberapa ajang demokrasi di Sumut, mereka ingin berkuasa kembali lewat jalan pintas dengan membentuk Provinsi Sumteng”.

Selain itu katanya, bagi sebagian elit yang lain, pembentukan Provinsi Sumteng ini diduga sebagai upaya mengeliminir dan mengkanalisasi masalah penguasaan lahan secara absente dan latifundia dengan cara merusak lingkungan dan menegasikan hukum nasional serta hukum adat.

“Saya menghimbau kepada seluruh pihak, sebaiknya seluruh energi dan kekuatan difokuskan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tabagsel, bukan membentuk Provinsi Sumteng yang hanya menguntungkan elit semata”, imbuhnya.