NIAS SELATAN | ARUSMALAKA.COM

Pilkada serentak tahun 2020 Kabupaten Nias Selatan (Nisel) sedang ramai diperbincangkan kalangan masyarakat khususnya terkait nertralitasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sejumlah temuan di lapangan, banyak pejabat ASN Nisel yang terjebak dalam praktik dukung mendukung Pilkada. Keterlibatan ASN berpolitik praktis dianggap sebagai sikap kebablasan, sudah tidak lagi melihat dan mempedomani larangan yang termuat di UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 494.

Tanda-tanda hilangnya netralitas ASN mulai terlihat pada saat pendaftaran paslon Bupati dan Wakil Bupati Nisel HD-Firman di KPU Nisel pada tanggal 4 September 2020 yang lalu.

Berdasarkan pantauan, pendaftaran paslon petahana pada saat itu dikawal oleh Camat, Kepala Desa, Kapus dan beberapa ASN Pemkab Nisel.

Keterlibatan ASN pada politik praktis tersebut, bukan merupakan rahasia lagi tapi secara terang-terangan para ASN menunjukkan diri di hadapan publik, tergolong nekat dan berani.

Salah satu contohnya, oknum Camat berinisial SM terlihat ikut mengantar paslon HD-Firman mendaftar di KPU Nisel. Selain itu, sejumlah ASN juga secara terang-terangan mengarahkan dukungan kepada paslon nomor urut 1 itu melalui media sosial Facebook.

Praktisi hukum Martin Anugerah Halawa,SH kepada sejumlah awak media Kamis (15/10/2020) mengatakan, bahwa ASN sebagai bagian dari birokrasi diharapkan tidak menjadi alat kekuasaan tetapi bagian dari kebutuhan rakyat.

“Jangan ada ASN yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politik tertentu,” tegas Martin.

Menurutnya, jika terbukti dan tanpa adanya editan yang beredar di media sosial yang bersangkutan jelas-jelas melanggar UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 71 karena telah membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye saat ini.

Demikian juga terangnya, sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 4 yang menjelaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah melalui interaksi dalam kampanye dan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Paslon tertentu.

Disampaikannya, apabila masyarakat ingin membuat pengaduan tentang ASN yang terlibat langsung atau mendukung salah satu Paslon kepala daerah maka masyarakat harus membuat laporan kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan Bawaslu agar ASN yang terlibat dapat ditindak tegas baik secara administratif maupun secara pidana.

Pantauan awak media baru-baru ini, terlihat jelas diduga rumah pribadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Kaban BKD) Nisel Anarota Ndruru dijadikan sebagai posko pemenangan HD-Firman.

Anarota Nduru tidak menyadari bahwa status dia bersama istrinya adalah ASN yang seharusnya dia merupakan contoh atau panutan terhadap ASN lainnya.

Masyarakat Nisel berharap Pjs. Bupati Nisel, Ria Novita Telaumbanua segera menertibkan dan memberikan tindakan kepada Kaban BKD Nisel agar terjaga betralitasi ASN pada pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Masyarakat juga meminta ketegasan Bawaslu Nisel agar pengawasan keterlibatan ASN Nisel pada politik praktis dapat di proses sesuai aturan yang telah diamanatkan pada UU No.7 Tahun 2017.

(Afrianus Wau)