Oleh :

Marjo Situmorang

Wakil Ketua GAMKI Kab. Simalungun

Gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR-RI, DPD dan Presiden-Wakil Presiden telah memasuki tahapan akhir. Saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) masih bekerja menyelesaikan seluruh sengketa Pemilu yang diperkarakan oleh para pihak.

Dari seluruh rangkaian tahapan Pemilu itu, tentu meninggalkan banyak catatan. Kiranya catatan ini bisa bermanfaat untuk memperbaiki kwalitas pesta demokrasi bangsa kita (khususnya di Kab. Simalungun) pada masa yang akan datang.

Adapun catatan-catatan itu adalah :

  1. Masih banyak masyarakat pemilih yang bingung menentukan warna surat suara.
  2. UU No. 3 Tahun 2019 belum tersosialisasi dengan benar2 tentang suara sah dan tidak sah serta tata cara penulisan pemindahan dari plano  ke C1 hologram. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap otentifikasi pemindahan rekapitulasi ke sertifikat penghitungan suara. Yang demikian jelas membuka peluang terjadinya sengketa dan gugatan.
  3. Surat suara lebih besar daripada bilik suara.
  4. Masih minimnya pemahaman penyelenggara pelaksana tahapan mulai dari KPUD, PPK,PPS Dan KPPS dalam mengimplementasi regulasi tahapan pemilu dimana DPK yang bukan warga setempat diberikan mencoblos.
  5. Pengepakan dilakukan PPK dan PPS. Hal ini tentu sangat menyalahi. PPK hanya mengusulkan surat suara berdasarkan DPT, DPTB dan DPK ditambah cadangan 2% akibatnya masih ditemukan surat suara yang tertukar antar Dapil.
  6. Pendistribusian logistik janganlah dilakukan pada malam hari dimana hal ini bisa menimbulkan kecurigaan ada apa gerangan kenapa harus malam hari bahkan sampai dinihari hal ini kita temukan di Kab. Simalungun bukti penyelwnggara tidak taat asas penyelenggara pemilu pada poin keterbukaan.
  7. Sistem pleno terbuka masih belum satu persepsi. Ada yg menggunakan proyektor dan ada yang tidak menggunakan. Di Kab. Simalungun masih ditemukan salah satunya nya di Kec. Jorlang Hataran apakah karena ketidaksiapan anggaran atau penyelenggara tahapan yang tidak benar-benar satu persepsi.
  8. Ketidak profesionalan KPUD dalam pendistribusian surat suara ke kecamatan-kecamatan. Contohnya di Kab. Simalungun dimana jumlah surat suara yg didistribusikan ke kecamatan  berbeda saat dihitung di TPS.

Semoga bermanfaat.