LABUHANBATU | ARUSMALAKA.COM

Dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe, memasuki babak baru. Tiga Partai Politik (Parpol) memerintahkan kader mereka di DPRD Labuhanbatu untuk menginisiasi pemakzulan Andi Suhaimi. 

Informasi diperoleh arusmalaka.com di Rantauprapat, Kamis malam, (25/6/2020), tiga Parpol inisiator pemakzulan itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Labuhanbatu. 

“Andi Suhaimi Dalimunthe sudah melanggar sumpah dan janji jabatan, kami instruksikan para kader menginisiasi pemakzulan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Labuhanbatu, Dahlan Bukhari, kepada arusmalaka.com melalui sambungan telepon seluler. 

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PKB, Umar Lubis, dan Ketua DPC PPP Kabupaten Labuhanbatu, Muniruddin SAg. 

Ketiga petinggi Parpol tersebut sepakat untuk menyuarakan arus bawah.

Dijelaskan Dahlan Bukhari, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2016, tentang tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota pasal 7 ayat (2), menyatakan bahwa sumpah/janji jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Ayat itu menyatakan, “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

“Bahwa berdasarkan sumpah jabatan tersebut, sangat terlihat yakni kepala daerah memiliki tugas dan tanggungjawab berlaku baik dan adil serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa selain melaksanakan UUD 1945 secara mutlak serta UU dan produk turunannya,” kata Dahlan yang merupakan mantan Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu periode 2014 – 2019 tersebut. 

Namun menurut Ketua DPC PDIP Kabupaten Labuhanbatu itu, diketahui bersama saat ini seluruh isi sumpah jabatan diduga dilanggar Andi Suhaimi Dalimunthe. 

Khususnya terkait perkara mantan Sekda Labuhanbatu, M Yusuf Siagian, yang mana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan telah memerintahkan Bupati untuk mengembalikan M Yusuf Siagian sebagai Sekdakab Labuhanbatu.

Senada dengan Dahlan Bukhari, Ketua DPC PPP Kabupaten Labuhanbatu, Muniruddin SAg, didampingi Ketua DPC PKB, Umar Lubis, menjelaskan, dalam hal perkara jabatan Sekdakab Labuhanbatu yang mana saat ini diketahui sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 30PK/TUN/2020 yang dimohonkan Bupati Labuhanbatu atas perkara TUN Nomor : 117/G/2017/PTUN-MDN, telah ditolak. 

Sehingga Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe, diwajibkan mengembalikan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu kepada Muhammad Yusuf Siagian.

Dimana sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah telah melayangkan surat bernomor : 850/175/OTDA, tanggal 9 Januari 2020.

Yang isinya memerintahkan Gubernur Sumatera Utara sebagai perwakilan Pemerintah Pusat agar dapat memerintahkan Bupati Labuhanbatu melaksanakan putusan PTTUN Medan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni mengembalikan jabatan Muhammad Yusuf Siagian sebagai Sekda Labuhanbatu. 

Kemudian surat Gubernur Sumatera Utara, nomor : 800/1334/BKD/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani Sekda Provinsi Sumatera Utara, Hj Sabrina, telah memerintahkan Bupati Labuhanbatu untuk melaksanakan isi keputusan PTTUN sesuai perintah Mendagri.

Namun, selaku Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe membangkang. Hingga saat ini tidak mau melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung tersebut. Sehingga unsur “memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya,” telah dilanggar oleh Andi Suhaimi Dalimunthe.

“Apalagi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014, secara jelas mengatur mekanisme pemberhentian Kepala Daerah melalui usulan DPRD, dapat dilihat dalam Pasal 79, 80, 81, dan 82 UU Pemda,” ujar Muniruddin. 

“Pemberhentian melalui usulan DPRD dapat dilakukan terhadap Kepala Daerah yang melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajibannya, melanggar larangan, atau melakukan perbuatan tercela,” kata Ketua DPC PPP Kabupaten Labuhanbatu itu. 

Ditambahkannya, nantinya pemakzulan Bupati Labuhanbatu itu akan dimulai dengan membentuk panitia khusus (Pansus) di lembaga legislatif. Kemudian, berdasarkan hasil temuan Pansus, DPRD Kabupaten Labuhanbatu dalam rapat paripurna akan menyepakati pengusulan pemberhentian Bupati. Usulan DPRD itu kemudian diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA), sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf c UU Pemda. 

Mahkamah Agung (MA) kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima oleh MA. Putusan MA ini akan bersifat final.

Selanjutnya, pimpinan DPRD menyampaikan putusan MA kepada Mendagri untuk melaksanakan pemberhentian Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe. 

(Dhedi Bas)