MEDAN | ARUSMALAKA.COM

Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menelusuri kelanjutan rencana normalisasi dan pengendalian banjir di Sungai Padang. Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM melakukan pertemuan dengan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) II, Rabu (14/19/2020) kemarin di Kantor BWSS II Medan.

Kunjungan Walikota bersama Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Kadis PU Rusmiyati Harahap dan Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik diterima Kepala BWSS II Medan Maman Noprayamin beserta tim.

Dalam kesempatan itu, Umar Zunaidi mengungkapkan, bahwa pihaknya memang ingin menanyakan tindak lanjut dari program pengendalian banjir Kota Tebing Tinggi yang telah disusun sedemikian detail.

Tetapi tandasnya, pada waktu itu karena mendekatnya akhir masa jabatan Presiden Jokowi tidak jadi dikerjakan karena program strategis nasional tersebut membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang panjang.

“Oleh karena itu hari ini kita datang kembali untuk menanyakan kapan di follow up dan kira-kira bagaimana. Tadi kita telah melakukan pertemuan dan dapat informasi bahwa ada kajian baru lagi tentang pengendalian banjir ini dengan melibatkan beberapa sungai yaitu Belawan, Deli, Percut dan Sungai Padang Tebingtinggi,” bilang Umar.

Menurut dia, nanti akan ada juga semacam satu kajian yang menginisiasi membandingkan dengan membuat normalisasi dan melakukan sudetan secara langsung di Sungai Padang dibandingkan dengan membuat bendungan dan waduk, mana yang paling efektif dan efesien. Dan kalau nanti hasilnya sudah keluar tentunya itu yang akan dilaksanakan. 

“Kita berterimakasih bahwa study tadi akan berakhir di bulan Mei dan akan dilanjutkan dengan kontruksi yang merupakan satu bagian. Namun ada catatan disitu bahwa kita harus mempersiapkan lahan dengan catatan lahan tadi tentunya perlu daerah untuk berkontribusi,” kata Umar.

Umar berharap kontribusi lahan ini dari kabupaten/kota dan juga provinsi nantinya termasuk dari pemerintah pusat ikut juga sharing didalam pembiayaan.

Disampaikan Umar, bahwa sebelum proyek ini jalan tentu ada program jangka pendek yang kita mintakan kepada Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumberdaya Air khususnya tentang normalisasi dari pada pengerukan Sungai Padang, peninggian tanggul dan juga perbaikan pintu-pintu klep yang ada.

“Inilah yang dikatakan kepala Balai akan dilanjutkan ke Jakarta supaya penanganan darurat ini tadi bisa dilakukan sementara penanganan permanen dan jangka panjangnya dikerjakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BWS Sumatera II Maman Noprayamin menaggapi bahwa saat ini sedang dilaksanakan study desain oleh Kementerian terkait penanganan Sungai Padang. Tentunya masalah yang ada yang krusial yaitu banjir. Banjir ini tentunya ada beberapa aapek yang harus dilihat karena seperti lahan dan berbagai masalah yang terkait dengan banjir. 

“Ini juga mungkin akan kita lakukan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan akan kita usulkan ke Kementerian supaya ini ada penanganan jangka pendek dan juga tidak mengabaikan rencana jangka panjang. Tentunya tetap berbasis dengan penanganan banjir secara makro yaitu managemen,” katanya.

Terkait penyodetan Sungai Padang ke Sungai Bahilang, menurut Maman Noprayamin menjelaskan, tentunya pihaknya melihat hasil penilaian konsultan. Jangan sampai juga investasi pemerintah terkait dengan penanganan sudetan ini nanti tidak secara utuh bermanfaat bagi masyarakat.

“Hasil pertemuan ini kemungkinan kami akan melihat prioritas penanganan dalam jangka pendek apa yang harus dilakukan di Sungai Padang dan kami coba untuk segera ditindaklanjuti dengan usulan dari pemerintah pusat di Kementerian. Karena secara anggaran kedepan terbatas,” jelas Maman Noprayamin.

(Sugito)