Oleh : Sahbudi, SH.,MH.,M.AP
Dosen Fakultas Hukum Univa Medan & STIH Asy-Syafiiyah Medan

Pandemi Covid 19 yang sudah hampir dua
tahun belakangan ini telah begitu banyak merubah seluruh sendi kehidupan dan kebiasaan hidup di negara tercinta.

Tak terhitung berapa banyak pengusaha yang sudah gulung tikar. Mulai pengusaha kecil, menengah hingga pengusaha besar sudah bangkrut, usaha hiburan mengalami pasang surut, usaha-usaha parawisata, travel umroh dan haji serta usaha-usaha terkait dengannya sudah tak lagi mampu bertahan. Tak ketinggalan bisnis transportasi sudah mengalami kesulitan walau hanya untuk tetap bisa bertahan hidup.

Demikian pula hal nya dengan dunia pendidikan, mulai sekolah formal maupun non formal nyaris mati suri, Suasana di gedung sekolah negeri termasuk sekolah favorit hingga sekolah kelas bawah terlihat tanpa aktivitas, kalaupun ada yang sekolah yang nekat belajar tatap muka, harus kucing-kucingan dengan petugas dari pemerintahan kelurahan, kabupaten/kota dan provinsi. Satgas dan salpol pp akan menjadi tamu yang menakutkan andai sekolah masih nekat melakukan belajar tatap muka.

Sungguh suatu kemalangan yang besar bagi para orang tua yang saat ini mempunyai anak dalam usia sekolah. Sekolah dimasa pandemi ini nyaris seperti sekolah yang penuh kebohongan dan kedustaan, terlebih orang tua yang anaknya masih dikelas rendah Sekolah Dasar.

Sebagai contoh, orang tua yang anaknya diawal pandemi masih duduk duduk di kelas 1 dan saat ini dengan tanpa disadari sudah kelas 3 Sekolah Dasar, tentu akan mengalami masalah yang besar perkembangannya.

Apakah yang bisa diperoleh anak Sekolah Dasar dengan metode belajar daring yang penuh kepura-puraan ini ? Terlihat seperti nya belajar, seolah-olah serius, pengerjaan tugas yang palsu yang sudah hampir dapat dipastikan bukan lagi dikerjakan oleh anak peserta didik kelas rendah tersebut.

Dengan methode belajar yang saat ini, tak sedikit orang tua hanya sekedar melepaskan kewajiban tugas anaknya yang diberikan guru , dalam situasi pandemi ini orang tua sering sekali berperan menjadi anaknya, berperan menjadi Sutradara, Kameramen sekaligus sebagai Produser.

Tuntutan tugas dari guru disekolah yang memposting tugas-tugas sekolah melalu Grup Whats Up, Melalui Google classroom, bahkan dari akun youtube bukan lah masalah yang mudah bagi orang tua, baik diperkotaan apalah lagi bagi masyarakat pedesaan.

Untuk siswa kelasn 4,5, 6 saja jika harus memposting Video, mengirim tugas lewat Classroom, menjawab soal lewat Video Call pasti mengalami kesulitan, apalah lagi bagi anak SD Kelas 1 hingga kelas 3.

Demikian pula halnya dengan para guru, tak mudah pula bagi guru untuk bisa memeriksa tugas anak didiknya, membuka aplikasi untuk memastikan anak-anak didik sudah mengerjakan tugas. Belum lagi tuntutan atasan harus mengerjakan laporan, menyiapkan materi yang harus disajikan. Sungguh hampir dapat dipastikan, para guru juga merasakan kesulitan-kesulitan mengikuti sistem pembelajaran dimasa pandemi ini, namun apalah yang bisa dilakukan? Selain patuh pada tuntutan atasan.

Dimasa pandemi ini guru, murid dan orang tua sama-sama mengahadapi masalah-masalah teknis dan non teknis yang menyulitkan. Paket internet yang habis dan tak mampu dibeli karena orang tua yang sudah kehilangan pekerjaan dan kehilangan sumber mata pencarian. Orang tua yang kebetulan dulu tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi sehingga menjadi permasalahan yang kompleks yang harus dilalui.

Sampai kapankah pandemi ini akan berakhir? Apakah kita akan terus membiarkan anak-anak sekolah dengan kepura-puraan ini. Apakah kita tak merasa bersalah karena mengajarkan anak untuk menjadi pendusta, sebab tanpa disadari orang tua dan guru sudah mengajarkan itu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jangan salahkan kalau nanti saat anak-anak dewasa menjadi pendusta, penipu dan pembohong, hingga menjadi koruptor karena kita sudah mengajarkannya saat ini.

Pandemi Covid 19 memang tidak boleh dianggap sepele, percaya atau tidak nyatanya memang sudah banyak korban yang meninggal, tapi pendidikan juga harus mendapatkan perhatian, sebab menurut Undang-Undang Negara Indonesia kita tercinta, bahwa memperoleh pendidikan bagi anak-anak dan generasi penerus bangsa adalah hak bukan merupakan kewajiban.

Dalam amandemen ke empat UUD 45 tahun 2002 pasal 31 disebutkan:
(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

Jadi jelas sebagaimana penulis sampaikan bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga negara.

Secara lebih lanjut UUD 1945 pasal 31 yang diamandemen pada ayat (3) mengatakan:

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Dengan adanya UUD 1945 pasal 31 yang sudah diamandemen ini jika dikaitkan dengan situasi pandemi Covid 19, pada ayat (3) diatas, memungkinkan pemerintah untuk merubah sistem pendidikan yang saat ini berlangsung. Karena boleh jadi UU Sistem pendidikan nasional yang saat ini sedang berlangsung tidak disiapkan untuk masa pandemi, bahkan bisa saja para pembuat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tidak pernah memikirkan akan terjadi pandemi.

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijadikan dasar penyelenggaraan pendidikan yang saat ini digunakan tidak dipersiapkan untuk pembelajaran dimasa pandemi.

Jika pun ada didalam UU No.20 tahun 2003 tersebut terdapat Nomenklatur Pembelajaran Jarak Jauh, pada bagian kesepuluh pasal 31, namun maksud dan tujuan dari pasal itu adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka/ reguler secara langsung karena keterbatasan tempat dan domisili wilayah tempat tinggal rakyat mengingat wilayah negara Indonesia yang begitu luas, bukan dalam rangka menghadapi situasi pandemi.

Demikian pula dengan Kurikulum Pendidikan Nasional yang sedang berlaku saat ini, Kurikulum 2013 sebagai pengganti KTSP yang sedang digunakan tidak memperhitungkan saat digunakan akan terjadi pandemi Covid 19, sehingga metode pembelajaran dan goal nya tidak memungkinkan tercapai.

Kurikulum 2013 yang dirancang mementingkan Akhlaq dibanding nilai koqnitif akhirnya harus dicemari, karena dalam situasi pandemi ini anak-anak secara sadar maupun tidak sudah berbuat tidak jujur. Hasil akhir pembelajaran yang sampaikan para siswa kepada gurunya cenderung bukan hasil belajar dan pemikiran kreatif nya secara personal, tapi lebih kepada hasil kerja orang tua dan keluarganya.

Diakhir tulisan ini penulis menyarankan agar Pemerintah memikirkan ulang peraturan dan sistem pembelajaran yang cocok dimasa pandemi ini, semisal membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang beserta seluruh turunan peraturannya, atau apapun nama peraturannya terserah kepada Pemerintah, mengingat kedaruratan penyelenggaraan pendidikan saat ini agar lebih relevan dengan situasi pandemi yang sedang berlangsung.

Medan, 12 Agustus 2021