Oleh : Mahdi Ibrahim (Sekretaris Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Sumatera Utara)

Sadar atau tidak dunia pendidikan saat ini mengalami turbulansi sehingga telah menimbulkan kepanikan sebagian besar orang tua murid khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut sepanjang tahun berjalan 2021 maka akan timbul sifat apatisme orang tua menurunnya minat belajar bagi murid hingga titik nol, anjloknya semangat para guru dan turunnnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di tanah air, sebagai akibatnya adalah rendahnya mutu SDM kita sekaligus anjloknya HDI kita. Konsekwensi skala besar adalah hilangnya daya saing pada semua level.

Untuk itu yang kita sangat butuhkan saat ini adalah munculnya sikap tegas, keberanian dan solusi akurat dari pemda dan pemangku kepentingan lainya untuk mengatasinya.

Kondisi wabah pandemi Covid -19 yang berlangsung satu tahun telah banyak menyita tenaga, pikiran dan sumberdaya memang harus mendapat perhatian ekstra dalam hal penyelamatan nyawa manusia, ekonomi dan juga sekaligus harapan dan peluang hidup masa depan. Tinggal bagaimana kita terutama pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan secara bersama-sama lintas instansi, lintas daerah merumuskan pola dan mekanisme yang cocok untuk meminimalisir dampak kegiatan pendidikan jika berlangsung seperti biasa/tatap muka dan non tatap muka (daring).

Pola Zonasi dimungkinkan bila diidentifikasi faktor geografis sebagai dasar pemberlakuan zonasi aktifitas sekolah tatap muka, mobilitas penduduk sungguh berbeda antara ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten/kota dengan wilayah kecamatan dan desa, terlebih wilayah kategori 3-T. Pengaturan pola zona kota bisa berbeda dengan zona kecamatan ditinjau dari angka mobilitas warga/penduduk, tingkat kepatuhan dalam penegakan aturan prokes, kesederhanaan dalam pola kehidupan, tatanan kehidupan sosial dan yang lebih utama adalah pola pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran yang diajarkan.

Karena bila ditinjau dari sudut urgensi mata pelajaran dan spesifikasi materi ajar maka dapat dipertimbangkan tidak perlu semua mata pelajaran diajarkan di kelas/di sekolah, cukup mata pelajaran sains dan matematika saja yang perlu belajar di kelas yang dibimbing oleh guru, sedangkan mata pelajaran lain dapat belajar di rumah dibawah bimbingan orang tua atau dengan sistem on-line lainnya.

Apresiasi kebijakan Kemendikbud, dengan melihat kondisi riil yang ada bahwa ada pertimbangan penundaan pelaksanaan Assessment Nasional (AN) yang sebelumnya diwacanakan akan berlangsung maret-april 2021 mendapat appresiasi dari beberapa kalangan masyarakat di daerah.

Memang hemat kita bahwa pelaksanaan AN tahun 2021 sebaiknya ditunda karena hakikat penyelenggaraan AN adalah untuk mengakses 3 hal utama yakni kompetensi minimum siswa, karakter dan lingkungan belajar. Ketiganya tidak digunakan untuk sebagai faktor penentu kelulusan melainkan sebagai instrumen pemetaan mutu.

Saya sangat setuju bahwa jika kebijakan AN yang bakal menghabiskan dana trilyunan itu digantikan dengan instrumen lain semacam “Formatif Assessment” digelar akhir tahun guna merekam tingkat kinerja sekolah dan capaian tujuan pendidikan nasional pertingkat dan jenis pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas.

Katakanlah informasi diagnostik itu bisa untuk melihat tingkat pemerataan mutu pendidikan di seluruh pelosok, seluruh biaya pelaksanaan AN dialihkan untuk pemenuhan 3 hal penting yakni pemenuhan kebutuhan infrastruktur sekolah, perangkat sistem teknologi dan peningkatan kompentensi guru, kepemimpinan sekolah, sehingga tahun 2022 seluruh sekolah sudah berada pada level yang sama bidang standar pembelajaran dan AN dapat berlangsung baik pada tahun 2022.

***