TAPANULI SELATAN | ARUSMALAKA.COM

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Dolly Pasaribu, S.Pt, MM menegaskan Kabupaten Layak Anak (KLA) harus selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, agar hak anak dapat terpenuhi. Karena anak merupakan investasi dimasa yang akan datang dan juga sebagai penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas.

Itu di sampaikan Bupati pada acara pembukaan Advokasi Percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021, di Aula Sarasi 2 Lantai III Kantor Bupati Tapsel, Senin (29/3).

Bupati Tapsel Dolly Pasaribu mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI telah merancang serta mensosialisasikan sebuah sistem yang strategi untuk pemenuhan hak anak. Serta terintegrasi dan berkelanjutan dengan kebijakan KLA.

“Kebijakan ini untuk menggabungkan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Proses terpenting dalam kabupaten layak anak harus selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, karena dengan terus meningkatkan koordinasi maka hak anak akan dapat terpenuhi,” katanya. 

Bupati juga menjelaskan bahwa anak merupakan investasi dimasa yang akan datang sebagai dasar modal pembangunan. Ini merupakan tanggungjawab kita bersama untuk menjadikan mereka sebagai penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas.

“Berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tubuh kembangnya. Begitu juga dengan anggota gugus tugas untuk memberikan perlindungan sebaik-baiknya. Masyarakat juga harus tahu dan terus memberikan perhatian yang besar terhadap anak,” katanya.

Bupati juga menegaskan bahwa di Tapsel tidak boleh ada anak yang putus sekolah atau tidak sekolah. Harus diberikan pemahaman kepada orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting terhadap anak, tegas Dolly.

Sedangkan Ketua TP. PKK Kabupaten Tapsel Ny. Rosalina Dolly Pasaribu dalam sambutanya mengatakan bahwa gerakan PKK yang dilakukan dari bawah, bertujuan untuk pembangunan masyarakat, dengan mempunyai 10 program pokok PKK.

“Gerakan tersebut di mulai dari yang terkecil (keluarga) kami juga melakukan pendampingan – pendampingan serta membimbing keluarga agar terwujud keluarga yang kuat juga mandiri. Keluarga yang kuat dan mandiri merupakan kunci kuat dalam mewujudkan kabupaten layak anak,” katanya.

Dalam mewujudkan kabupaten layak anak PKK berperan dalam advokasi. Berperan aktif dalam perencanaan pembangunan, perlindungan hukum anak, penyediaan sarana pendidikan. Adapun upaya lain yang dilaksanakan TP. PKK Kabupaten yaitu melalui fasilitasi dan sosialisasi pemenuhan kebutuhan dasar anak. 

Sebelumnya Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tiorisma Damayanty dalam laporannya mengatakan bahwa dasar pelaksanaan dari kegiatan ini sesuai UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, No. 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), serta keputusan Bupati Tapsel No. 188.45/64/KPTS/2018 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pemenuhan hak anak, yang merupakan bagian dari perlindungan anak. Serta meningkatkan pemahaman dan sinergitas lintas OPD, lembaga masyarakat juga dunia usaha dalam melaksanakan pemenuhan hak anak. Dan meningkatkan komitmen daerah dalam melaksanakan kinerja pemenuhan hak anak,” jelasnya.

(Saad Siregar)