Oleh : Sahbudi, SH.,MH.,M.AP
Dosen STIH Asy Syafiiyah & Fakultas Hukum UNIVA Medan

Wacana kenaikan tarif PPN menjadi topik hangat yang diperbincangkan ditengah masyarakat dalam dua hari belakangan ini. Terlebih menyangkut kenaikan tarif PPN sembako yang yang merupakan kebutuhan semua kalangan masyarakat.

Masyarakat kelas bawah menjadi pihak yang rentan merasakan dampak dari kenaikan tarif PPn sembako tersebut, sehingga wajar jika masyarakat miskin menjadi penyuara penolakan yang atas rencana pemerintah tersebut.

Dengan tarif PPn yang saat ini berlaku saja sudah begitu berat himpitan ekonomi yang dialami masyarakat, terlebih belum adanya kepastian kapan pandemi Covid 19 akan berakhir. Rasanya keinginan pemerintah tersebut tidak bijak mengingat bangsa ini belum juga menunjukkan keberhasilan mengatasi pandemi global yang sudah memasuki tahun kedua ini. Pandemi Covid 19 menyebabkan kesulitan penghasilan dimasyarakat, perekonomian lesu, daya beli masyarakat sedang menurun.

Rencana kenaikan tarif PPN dari 10 menjadi 12 persen ini tertuang dalam Draf RUU KUP ( Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan) perubahan kelima atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang KUP yang diajukan pemerintah kepada DPR. Pada pasal 7 ayat 1 disebutkan ” Tarif PPN adalah 12% (dikutip dari detik.com).

Kenaikan tarif PPN tersebut menurut pemerintah bukan tanpa alasan. Sebagaimana disampaikan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Bapak Suryo Utomo, skema ini akan memberikan rasa keadilan dengan pengenaan tarif atas barang mewah maupun sangat mewah. Selain ini pengenaan PPN saat ini yang hanya 10 % sudah sangat kecil nilainya jika dibanding dari negara lain.

Kalau dirunut kebelakang, masih segar diingatan kita ketika pemerintah melakukan Relaksasi pajak penjualan barang mewah mulai maret yang lalu. Aturan pajak PPnBM sebesar 0 % diberlakukan resmi sejak 1 Maret 2021, ditandai dengan penandanganan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/ PMK. 010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang mewah atas penyerahan kena pajak yang tergolong mewah berupa kenderaan tertentu yang ditanggung pemerintah 2021, jika rencana pemberlakuan PPn 12 % dilaksanakan, terasa ada rasa keadilan yang tergores dengan dua kebijakan yang bertolak belakang tersebut. Pembeli mobil sudah pasti orang yang punya uang lebih diberikan pajak 0% , sementara konsumen sembako pastilah orang-orang miskin termasuk didalamnya akan membayar pajak 12%.

Kalau ditinjau dari sisi dampak yang ditimbulkan, kenaikan PPn sembak otomatis berdampak langsung kepada masyarakat miskin, sedangkan pemberlakuan PPnBM dampaknya menguntungkan pengusaha otomotif dan calon pembelinya yang relatif sudah punya uang berlebih.

Padahal menurut UUD 1945 pada pasal 34 ayat 1 “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Jadi Negara bertanggung jawab terhadap fakir miskin sebagaimana amanat UUD 1945, namun kesan yang terlihat pemberlakuan PPnBM 0% dan RUU KUP hanya berpihak kepada pengusaha dan orang kaya dibanding rakyat miskin.

Perlu kajian yang mendalam sebelum keputusan itu diambil oleh pemerintah, pertimbangan kemanfaatan dan keadilan masyarakat haruslah dipertibangkan dengan cermat, jangan sampai keputusan itu mengganggu stabilitas masyarakat dan melukai hati masyarakat. Semua keputusan memang tergantung kepada pemerintah, namun kebijakan yang adil perlu menjadi pertimbangan.

Untuk membuat suatu kebijakan dalam penyelelenggaraam negara , Pemerintah perlu memperhatikan apa yang disebut Dengan Azas Umum Penyelenggaraan negara sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada pasal 3 disebutkan :
Azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi:

  1. Azas kepastian hukum
  2. Azas tertib penyelenggaraan negara
  3. Azas kepentingan umum
  4. Azas keterbukaan
  5. Azas proporsionalitas
  6. Azas profesionalitas dan
  7. Azas akuntabilitas

Dalam hal dua kebijakan pemerintah yang begitu bertolak belakang diatas yaitu kebijakan pemberlakuan PPnBM 0% dan Rencana kenaikan PPn sembako menjadi 12%, jika dikaitkan dengan azas umum penyelenggara negara paling tidak perlu yang menjadi perhatian adalah azas kepastian hukum dan azas kepentingan umum.

Menurut penjelasan pasal 3 angka 1 Undang-Undang No.28 Tahun 1999, yang dimaksud azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan dalam perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintah sebagai Penyelenggara Negara.

Jadi sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan PPn menjadi 12% perlu mempertimbangkan kepatutan dan keadilan bagi warga negara terutama rakyat miskin. Bagaimana mungkin kaum pengusaha dan orang-orang yang mampu diberi pajak 0% sementara bahan makanan pokok masyarakat pajaknya justru dinaikkan. Pastilah akan muncul anggapan bahwa pemerintah sebagai penyelengara negara bertindak tidak patut dan tidak adil dalam melaksanakan kebijakannya.

Demikian pula kalau kita lanjutkan tinjauan dari penjelasan pasal 3 angka 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999, yang dimaksud kepentingan umum adalah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Dalam hal rencana menaikkan PPn sebagaimana tertuang RUU KUP (ketentuan umum dan tatacara perpajakan) penyelenggara negara harus mendahulukan kepentingan kesejahteraan umum, memperhatikan aspirasi masyarakat, mengakomodasi aspirasi itu lalu diharapkan lebih selektif ketika mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup masyarakat terutama rakyat miskin.

Sebagai rakyat Indonesia yang baik penulis menyarankan kepada pemerintah agar menunda RUU KUP paling tidak hingga keadaan ekonomi rakyat membaik dan bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi yang masih berlangsung dan belum pasti kapan pandemi ini akan berakhir.

***