SERDANG BEDAGAI | ARUSMALAKA.COM

Secara faktual, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dinilai sangat layak mendapatkan Program Hibah Pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI).

Hal itu dicetuskan Konsultan Komunikasi dan Tata Kelola Pemerintahan OS Institute, H Usman Effendi Sitorus kepada arusmalaka.com, Minggu (25/4/2021) pagi WIB di Graha OS Institute di Komplek Taman Rampah Indah, Firdaus, Sei Rampah.

Menurut pria yang akrab disapa Haji Ustor itu, kelayakan yang dimaksud itu mengingat Kabupaten Sergai memiliki dukungan potensi yang luar biasa untuk memenuhi kriteria mendapatkan Program Hibah Pariwisata tersebut.

Namun katanya, berbagai potensi itu harus dikelola dan dikemas terlebih dahulu oleh Pemkab Sergai sehingga menjadi sebuah program yang tetap dan berkesinambungan.

“Disini pentingnya sebuah aturan, harus ada kebijakan Pemkab Sergai sebagai dukungan untuk merealisasikan program itu. Menurut saya, ini sejatinya bagian dari upaya mereka (Pemkab Sergai) dalam mendongkrak sumber anggaran. Maka ini harus didorong agar terealisasi,” jelasnya.

Ustor menyebut, beberapa kriteria Program Hibah Pariwisata yang dapat dipenuhi Kabupaten Sergai antara lain daerah dengan pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kriteria berikutnya tambahnya, daerah yang masuk 10 Calender of Event (COE) destinasi branding.

Untuk daerah yang masuk 10 COE destinasi branding cetus Ustor, Sergai bisa memaksimalkan potensi pariwisata, budaya, kuliner dan olahraga yang dimilikinya. Event yang bisa dilakukan semisal dalam bentuk “Serdang Bedagai Festival” (SBF).

“SBF harus menjadi event tahunan yang tetap dan berkesinambungan. Di event ini, Sergai bisa menampilkan parade tari Serampang XII, event budaya seperti Aruh Banjar dan Jamu Laut, sampai event olah raga seperti lari maraton 10 km di kawasan wisata, arung jeram dan Tour de Sipispis untuk balap sepeda,” jelasnya.

“Kenapa tari Serampang XII, karena tarian ini merupakan kekayaan asli Kabupaten Sergai, penciptanya adalah Guru Sauti, asli orang Sergai. Saat dijabat Pj Bupati Alwin Sitorus, Sergai juga pernah mendapatkan rekor MURI untuk kategori jumlah penari Serampang XII terbanyak,” ungkapnya.

“Dalam kesempatan ini, OS Institute juga mengusulkan kepada Bupati Sergai agar Jalan Kabupaten di Perbaungan diganti namanya menjadi Jalan Guru Sauti. Disana (di Jalan Kabupaten) saat ini sudah dibangun tugu Tari Serampang XII, lebih sempurna jika jalan itu dinamai dengan nama Jalan Guru Sauti,” tambahnya.

Ustor juga menyebut, bahwa OS Institute akan menginisiasi pengusulan Guru Sauti menjadi pahlawan nasional sebagai pencipta Tari Serampang XII. “Dedikasi beliau untuk bangsa ini cukup besar khususnya di bidang seni dan budaya. Gelar pahlawan nasional layak disematkan untuk jasa beliau,” imbuh Ustor.

Ustor meyakini, dibawah kepemimpinan Bupati H Darma Wijaya dan Wakil Bupati H Adlin Tambunan, Program Hibah Pariwisata dari Kemenparekraf RI ini dapat diwujudkan. Sebab imbuhnya, ini merupakan bagian dari pencapaian target visi Sergai Maju Terus (Mandiri, Sejahtera dan Relijius).

Sebelumnya, Kemenparekraf RI meluncurkan Program Hibah Pariwisata untuk daerah. Tahun lalu, sebanyak 101 kabupaten/kota mendapatkan guyuran dana program ini dengan total anggaran Rp 3,3 trilyun.

Program Hibah Pariwisata diproyeksikan dapat membantu peningkatan protokol kesehatan berbasis 4K (kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan) di destinasi pariwisata sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus membantu industri pariwisata agar dapat bertahan.

Program Hibah Pariwisata merupakan langkah dari berbagai program pemulihan yang juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata.

Kriteria daerah yang bisa mendapatkan program ini adalah, ibukota provinsi yang berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 5 Destinasi Super Prioritas (DSP), daerah yang termasuk 10 Calender of Event (COE) destinasi branding, dan daerah dengan pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) minimal 15 persen dari total PAD.

(A-02)