LABUHANBATU | ARUSMALAKA.COM 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu Raya mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu agar membatalkan pengadaan pakaian dinas baru dan tablet personal computer (PC) setara Samsung Galaxy Tab S7 untuk 45 anggota legislatif yang menelan anggaran sebesar Rp 1.349.000.000,00.

Kepada arusmalaka.com di Rantauprapat, Kamis (2/9/2021), Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Khairil Hanif Nasution, mengatakan, pengadaan pakaian dinas baru dan tablet PC untuk 45 anggota DPRD Labuhanbatu itu dinilai sangat tidak tepat dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

“Dimasa pandemi ini perekonomian rakyat sedang morat marit. Untuk makan sehari-hari saja masyarakat sudah banyak yang kesusahan. Eh, malah para anggota dewan yang terhormat minta diberikan fasilitas tablet PC setara Samsung Galaxy Tab S7 senilai Rp 736.000.000,00 dan pakaian dinas baru yang keseluruhannya seharga Rp 613.000.000,00. Ini sangat melukai hati dan perasaan masyarakat!” kata Hanif. 

Disebutkannya, selama ini, semenjak para anggota DPRD Labuhanbatu itu terpilih menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif hasil pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 lalu, sulit untuk menemukan kinerja yang baik dan prestasi mereka dalam hal memperjuangkan hak serta kepentingan masyarakat kecil. 

“Jujur saja, publik sulit untuk melihat dimana letak kinerja yang baik dan prestasi DPRD Labuhanbatu dalam hal membela serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Misalnya saja, apa yang sudah dilakukan para wakil rakyat itu dan dimana peran mereka dimasa pandemi Covid-19 yang sudah menghancurkan perekonomian sebagian besar masyarakat seperti sekarang ini?” kata Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya itu. 

“Dengan menganggarkan dana sebesar Rp 1.349.000.000,00 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021, untuk pengadaan pakaian dinas baru serta gawai setara Samsung Galaxy Tab S7 tersebut, justeru malah akan memperburuk citra DPRD Labuhanbatu di mata masyarakat,” ujar Hanif. 

Padahal, lanjut Hanif, dengan anggaran sebesar Rp 1.349.000.000,00 tersebut, jika digunakan untuk pengadaan paket Sembako, yang harga per paketnya sebesar Rp 100.000,00, maka akan didapatkan 13.490 paket Sembako untuk masyarakat Labuhanbatu yang sedang kesusahan akibat dampak pandemi Covid-19 saat ini. 

“Seharusnya DPRD Labuhanbatu bisa lebih peka melihat kesusahan dan penderitaan masyarakat saat pandemi ini. Bukan malah memprioritaskan pengadaan pakaian dinas baru dan tablet PC setara Samsung Galaxy Tab S7 yang urgensinya tidak mendesak,” ujarnya lagi. 

Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya itu pun mendesak DPRD Labuhanbatu, jika memang benar benar mengutamakan kepentingan masyarakat, agar menunda pengadaan pakaian dinas dan gawai tersebut.

Hanif berpendapat, dalam situasi krisis ekonomi dan keterbatasan anggaran, sebaiknya para anggota dewan lebih bijaksana. 

Menurutnya, keputusan DPRD Labuhanbatu terkait pengadaan pakaian dinas yang baru dan gawai tersebut menunjukkan tidak adanya kepekaan dalam menghadapi krisis (sense of crisis) dan keteladanan sebagai wakil rakyat di tengah kondisi kesusahan masyarakat saat ini. Selain pakaian dinas, para wakil rakyat tersebut juga menerima fasilitas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 200.000.000,00. 

“Janganlah belanja-belanja yang tidak urgen justeru menjadi prioritas. Saya tidak faham gunanya pakaian dinas dengan biaya yang mahal. Memangnya kenapa kalau para anggota DPRD Labuhanbatu pakaian dinasnya tidak diganti dengan yang baru sampai tahun 2022?” kata Hanif. 

Sementara, salah seorang Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu, Abdul Karim Hasibuan, ketika dikonfirmasi wartawan beberapa hari lalu, tidak membantah adanya pengadaan pakaian dinas baru dan tablet PC setara Samsung Galaxy Tab S7 tersebut.

Karim beralasan, anggota DPRD Labuhanbatu membutuhkan gawai tersebut untuk menunjang kinerjanya. Terlebih menurutnya, para anggota dewan bekerja untuk mengurus rakyat. 

Karim juga tidak membantah usulan pembelian gawai tersebut berasal dari DPRD Labuhanbatu. Namun dia mengatakan tidak mengetahui secara pasti seperti apa usulan itu awalnya.

“Jadi kawan-kawan kan mau mengurus rakyat, mungkin mereka membutuhkan dalam kerjanya, makanya diusulkan itu,” kata Karim.

“Tapi kawan-kawan yang lain kan kita tidak mengerti, seperti apa usulan itu dulu munculnya,” sambung politisi Partai Gerindra itu.

Disinggung wartawan mengenai ketidakpekaan DPRD Labuhanbatu terhadap kesusahan masyarakat pada masa pandemi ini, Karim mengatakan bahwa pengadaan itu merupakan keputusan bersama. Namun secara pribadi Karim mengatakan dirinya bersedia menunda pengadaan tersebut.

“Masing-masing kan ada 45 orang ini anggota DPRD Labuhanbatu. Kalau saya mungkin, ah sudahlah, belakangan sajalah. Karena ada mungkin yang lebih membutuhkan, untuk ekonomi masyarakat, tapi kawan-kawan yang lain kan kita tidak mengerti,” kilahnya.

Dalam APBD tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu mendapat anggaran sebesar Rp 73,9 Miliar. Sebagai perbandingan, proyek infrastruktur yang mencakup perbaikan jalan, irigasi dan prasarana lainnya hanya mendapat anggaran sebesar Rp 85 Miliar di tahun 2021 ini.

(Dhedi Bas)