DELI SERDANG | ARUSMALAKA.COM

Permasalahan pihak FPI Cabang Batang Kuis dengan pemilik warung kopi (warkop) terjadi dikarenakan adanya penutupan secara paksa yang dilakukan oleh Ormas FPI Cabang Batang Kuis sebanyak 8 orang yang tiba-tiba mendatangi warkop yang diketahui juga menyediakan minuman tuak.

Dengan alasan bulan suci ramadhan pihak FPI menutup paksa warkop milik R Manullang yang menyebabkan terjadinya pengrusakan 4 buah kursi oleh pihak FPI Cabang Batang Kuis. Karena merasa keberatan pemilik warkop melakukan perlawanan dan terjadilah keributan.

R manullang berdalih bahwa dirinya tidak menjual tuak tetapi itu milik para supir yang membawa tuak dari luar dan di minum di warungnya.

Mengetahui hal itu, Kapolresta Deli Serdang diwakili Kapolsek Batang Kuis langsung turun ke lapangan memanggil kedua belah pihak dan melakukan mediasi di Mapolsek Batang Kuis.

Hasil dari mediasi yang dilakukan, Kapolsek Batang Kuis meminta pihak warkop berjanji tidak akan menjual tuak lagi dan tidak mengizinkan supir-supir minum tuak di warungnya. Dan untuk pihak FPl agar tidak lagi melakukan kegiatan main hakim sendiri tanpa adanya koordinasi dengan pihak kepolisian ataupun kepala desa setempat.

Saat dikonfirmasi Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Yemi Mandagi mengatakan, bahwa mediasi akan terus dilakukan antar kedua belah pihak agar tidak saling salah paham. Selain itu pihaknya juga meminta kepada para penjual makanan ataupun minuman agar tidak menjual minuman tuak ataupun minuman beralkohol apalagi saat ini sedang bulan puasa. Dan untuk pihak FPI juga jangan bertindak yg mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

“Mari saling menjaga lingkungan kita agar tetap kondusif ,” ucap Kombes Pol. Yemi Mandagi.

Orang nomor satu di Polresta Deli Serdang itu juga menghimbau kepada pihak FPI di wilayah Deli Serdang agar tidak melakukan kegiatan main hakim sendiri seperti pembubaran dan penutupan warung-warung tanpa dikoordinasikan dengan pihak kepolisian.

“Saya juga menghimbau kepada pihak FPI agar tidak lagi melakukan penutupan secara paksa tanpa adanya koordinasi dengan pihak kepolisian dan kepala desa karena di anggap melanggar hukum. Silahkan di laporkan ke bhabinkamtibmas dan kades apabila menemukan hal yang tidak wajar. Pasti akan kita respon dan tindak lanjuti untuk menghindari keributan seperti ini lagi,” tutup Kombes Pol. Yemi Mandagi.

(A-01)