SERDANG BEDAGAI | ARUSMALAKA.COM

Rapat Paripurna DPRD Kab. Serdang Bedagai (Sergai) dalam rangka pembahasan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD serta pengesahan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Sergai Tahun 2020, yang seyogianya digelar hari Kamis (15/8/2019) batal.

Batalnya rapat peripurna itu disebabkan tidak kuorumnya Anggota DPRD yang hadir. Dari 45 orang Anggota DPRD Kab. Sergai, hanya 15 orang yang hadir. Sehingga pimpinan DPRD menyatakan rapat tidak kuorum dan tidak dapat dilanjutkan. Padahal Plh. Bupati Sergai H. Darma Wijaya dan Ketua DPRD Sergai H. Syahlan Siregar, ST serta beberapa Kepala OPD Pemkab Sergai sudah hadir di gedung dewan.

Anggota Fraksi PPP DPRD Kab. Sergai H. Usman Effendi Sitorus, S.Ag., M.SP di gedung dewan mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran sebahagian besar rekan-rekannya.

Usman menduga, ketidakhadiran itu ada skenario dan unsur kesengajaan. Padahal sebelum rapat paripurna ini diagendakan, telah terlebih dahulu dibahas dan disspakati oleh Banggar DPRD.

“Anehnya hari ini rekan-rekan Banggar tidak hadir. Menurut saya ini adalah cara-cara yang kurang beretika,” kata Usman dengan nada kesal.

Pria yang akrab disapa Haji Ustor itu melanjutkan, bahwa saat ini pihaknya sedang mendorong agar pembahasan KUA-PPAS dapat segera selesai. Sehingga Anggota DPRD Kab. Sergai yang baru nanti tinggal melanjutkan.

“Jika KUA-PPAS tidak selesai, tentunya tidak bisa P-APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020 disahkan,” beber Usman.

Masih kata Usman, jika pembahasan ini diberikan kepada Anggota DPRD Kab. Sergai yang baru, itu sama halnya dengan menghambat APBD 2020. Sebab Anggota DPRD Kab. Sergai yang terpilih pada Pemilu 2019 yang lalu itu baru dilantik pada tanggal 26 Oktober 2019 yang akan datang. Belum lagi penyusunan alat kelengkapan dewab dan sebagainya, yang tentunya membutuhkan waktu. Sementara tenggat terakhir pengesahan adalah tanggal 1 November 2019.

“Jika ini benar-benar bagian dari skenario dan unsur kesengajaan, maka sama halnya mereka menghambat APBD 2020. Saya tidak mengerti logika apa yang mereka gunakan,” ucap Usman yang saat itu didampingi oleh Delpin Barus, ST dari Fraksi PDIP dan Junaidi dari Fraksi PAN. (DS).