SERDANG BEDAGAI | ARUSMALAKA.COM

Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Hari Ananda menyebutkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak pernah menandatangani mosi tidak percaya dan walk out dalam rapat paripurna. Hal tersebut disampaikannya disaat usai rapat paripurna lanjutan, Jumat (9/7/2021) diruang kerjanya.

Sebelumnya, dua media online menyatakan bahwa anggota DPRD Fraksi PPP ikut walk out atau keluar dari ruang rapat paripurna tanggal (08/7/2021). Dua pemberitaan menyebutkan bahwa nama dirinya dicatut karena telah ikut aksi walk out padahal tidak benar.

“Saya sudah minta klrafikasi kepada kedua media tersebut, dan saya meminta agar dipublikasikan secara khusus bahwa dirinya dan anggota DPRD partai PPP tidak melakukan aksi walk out di saat rapat paripurna tersebut. Karena berita ini sudah menjadi konsumsi publik, saya minta agar diklarifikasi khusus. Kalau ini tidak dilakukan maka kita akan laksanakan langkah-langkah tentang somasi dan lainnya,” pungkas Hari Ananda.

“Setelah saya hubungi, kembali saya cek ternyata nama saya dihilangkan begitu saja dalam pemberitaan, mereka tidak semudah itu juga. Karena sudah mencatut namaku, namun menghilangkan begitu saja,” kata Hari Ananda lagi.

Mereka harus menyatakan kondisi sebenarnya terkait paripurna itu dengan pemberitaan khusus. Sama hal hari ini, ketika ada mosi tidak percaya melakukan walk out itu hak politisi, masing-masing anggota DPRD, silahkan saja.

“Cuman, dalam perspektif kita, karena ada kondisi RPJMD ini adalah suatu wadah kerangka berpikir yang harus kita kemas untuk pembangunan Serdang Bedagai 5 tahun kedepannya,” ucapnya.

Dikatakannya, kalau RPJMD untuk 2021-2026, walaupun hari ini kepemimpinan Bupati dan Wabup dengan jargonnya Sergai Maju Terus dengan Perencanaan Pembangunan Daerah. “Bahwa inilah menjadi siklus dan wadah kita, dan kita lakukan pengkajian maka terciptalah Sapta Dambaan,” cetusnya.

Dalam ranah untuk RPJMD ini, katanya  sudah dilakukan penerjemahan bagaimana dirancang didalam indeks kepuasan masyarakat dan penyentuhan infrastruktur. Oleh karena itu Bupati Sergai terus menggebyarkan pembangunan jalan yang bersentuhan langsung, dan juga agro wisata.

“Kalau RPJMD ini tertunda, kita punya deadline regulasi bahwa RPJMD untuk 6 bulan setelah pelantikan bupati dan wakil bupati harus ditetapkan, kita hitung sampai tanggal 26 Agustus 2021 harus ditetapkan, maka kita akan terjadi penundaan tunjangan dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Dampaknya, menghambat pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai,” pungkas Hari Ananda.

 (Ariadi Sinaga)