TAPANULISELATAN |ARUSMALAKA.COM| Aliansi Mahasiswa Tabagsel, Lsm Prakarsa dan Kesatuan Mahasiswa Garda Bela Negara Nasional (Kema Gbnn Sumut) melakukan peninjauan langsung ke lokasi Pembangunan Proyek TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang berada di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan. Minggu (21/06/2020)

Dalam peninjaun mereka ke lokasi proyek TPA bahwasanya proyek ini terindikasi bermasalah dan diduga proyek TPA Tapanuli Selatan asal jadi diselesaikan. Irham sadani rambe yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Tapanuli Selatan dan selaku Ketua Kesatuan Mahasiswa Garda Bela Negara Nasional Sumatera Utara menyebutkan bahwasanya proyek TPA ini selesai pada bulan Mei 2020 yang seharusnya selesai pada bulan desember 2019, karena proyek TPA ini merupakan proyek APBN 2019. Dan diduga melakukan kecurangan dalam penyelesaian proyek karena banyak item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spektek dan bestek. Terlihat dengan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan.

“Pelaksanaan proyek TPA ini selesai pada bulan mei 2020 yang targetannya harus selesai diakhir desember 2019. Tetapi baru selesai dan serah terima pada bulan mei 2020. Karena proyek TPA ini merupakan proyek APBN 2019. Kami menduga ada kecurangan dan indikasi melakukan korupsi dalam penyelesaian proyek ini karena hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan.”(ucapnya).

Baca juga: PDIP, PPP dan PKB Perintahkan Kadernya di DPRD Inisiasi Pemakzulan Bupati Labuhanbatu

Dalam peninjauan itu mereka menanyakan kepada salah satu penjaga yang berada ditempat terkait penyelesaian proyek TPA tapanuli selatan ini. saat berdiskusi dengan penjaga proyek ini ia menyampaikan bahwasanya proyek ini sudah dilakukan serah terima dari pihak proyek dan dinas lingkungan hidup tapanuli selatan pada bulan mei 2020. ia juga menyebutkan proyek ini sebenarnya belum selesai seutuhnya karena ada pagar-pagar yang akan dipasang di pinggir TPA ini. “Proyek ini baru selesai kemarin karena sudah serah terima dari pihak proyek dan dinas lingkungan hidup pada bulan mei 2020 ini. TPA ini yang saya tahu sebenarnya belum selesai seutuhnya karena ada pagar-pagar yang akan dipasang di pinggir TPA ini. saya heran kenapa belum selesai seutuhnya tetapi sudah serah terima.” (ujarnya).

Irwandi pratama selaku direktur eksekutif LSM PRAKARSA menyebutkan berdasarkan data pada papan proyek yang kami dapat bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 138 hari kerja. namun fakta dilapangan hasil pekerjaan yang terjadi secara visual dapat meyakinkan jika proyek ini juga gagal sehingga dugaan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar semakin kuat dan valid. “Kami mendapatkan data pada papan proyek dalam pekerjaan ini merupakan 138 hari kerja. Namun yang kami lihat fakta dilapangan hasil pekerjaan secara visual dapat meyakinkan jika proyek ini gagal sehingga kami yakin dugaan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar semakin kuat dan valid.” (tuturnya)

Irham sadani rambe juga menyampaikan proyek TPA yang berada di tapanuli selatan ini sudah mereka laporkan ke Polda Sumatera Utara ke Direktur Kriminal Khusus bagian tipikor agar proyek ini segera diperiksa dan di usut tuntas terkait dugaan korupsi. Mereka juga meminta kepada Polda Sumatera Utara untuk memanggil direksi lapangan, konsultan supervisi dan kontraktor pelaksana untuk meminta klarifikasi atas pekerjaan TPA tapanuli selatan yang diduga merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikaan.

Baca juga: Pilkada Serentak di Sumut Akan Dilakukan Dengan Protokol Covid-19 Ketat

“Kami sudah melaporkan terkait masalah proyek TPA ini ke Polda Sumatera Utara ke Direktur Kriminal Khusus bagian tipikor, agar kiranya proyek ini segera di periksa dan di usut tuntas terkait dugaan korupsi yang merugikan negara. Jika ini memang benar terjadi maka pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan proyek TPA ini segera diberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Kami juga meminta kepada Polda sumatera utara untuk memanggil direksi lapangan, konsultan supervisi dan kontraktor pelaksana untuk meminta klarifikasi atas pekerjaan TPA tapanuli selatan yang diduga merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikaan.” ucapnya. (Ar)