NIAS SELATAN | ARUSMALAKA.COM

Demi keadilan dan kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP RI memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan Nomor 82-P/L-DKPP/VII/2020 yang diregistrasi dengan perkara Nomor 78-PKE-DKPP/VIII/2020.

Dalam surat putusan DKPP RI menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Teniswan Waruwu.

Terhadap teradu Repa Duha, Edward Duha, Yulianus Gulo, Meidanariang Hulu, Eksodi Makarius Dakhi, dan beberapa orang anggota PPK yang sudah ikrah putusannya yaitu: Paolinus Gulo, Umbuzisokhi Giawa, dan Yuferman  Ndruru.

DKPP-RI mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian yakni menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu I Repa Duha selaku Ketua merangkap Anggota, dan Teradu III Yulianus Gulo masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Nisel sejak putusan dibacakan.

Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu II Edward Duha, Teradu IV Meidanariang Hulu, Teradu V Eksodi Makarius Dakhi masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nisel sejak putusan dibacakan.

Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu VI Paolinus Gulo Anggota PPK Hilimegai, Teradu VII Umbuzisokhi Giawa Anggota PPK Amandraya, Teradu VIII Yuferman Ndruru Anggota PPK Huruna Kabupaten Nisel sejak putusan dibacakan.

DKPP RI memerintahkan KPU Kabupaten Nisel untuk melaksanakan putusan sepanjang terhadap Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII, paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan.

Memerintahkan KPU Nisel untuk melaksanakan putusan terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan tersebut.

Dalam surat putusan DKPP-RI juga memerintahkan Bawaslu Nisel untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Rapat Pleno anggota DKPP RI, Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati dan Pramono Ubaid Tanthowi masing-masing selaku Anggota, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka.

Repa Duha Ketua KPU Nisel menanggapi pertanyaan beberapa wartawan di kantornya, Kamis (15/10/2020) mengatakan, bahwa putusan DKPP RI wajib dilaksanakan, sekalipun sanksi pemberhentian dalam putuskan tersebut.

Pihak KPU Nisel tambahnya, siap melaksanakan dan mematuhi, sesuai  aturan yang telah ditetapkan.

(Afrianus Wau)